Tel Aviv, 8 Agustus 2024 – Dalam langkah proaktif menghadapi ancaman serangan dari Iran, Israel mulai menyiapkan sejumlah bunker perlindungan bagi warganya. Langkah ini diambil menyusul ancaman langsung dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang berencana membalas kematian Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh.
Pemerintah Israel kini memprioritaskan keamanan dengan menyiapkan bunker bawah tanah yang dilengkapi dengan fasilitas penting, termasuk tandon air, persediaan darah, dan alat medis. Bunker-bunker ini juga dipersiapkan untuk menampung layanan ambulans dan persediaan obat-obatan untuk menangani kemungkinan darurat.
“Layanan ambulans Israel, bersama dengan persediaan darah, kini ditempatkan di pusat bawah tanah yang dilindungi. Kami juga telah memindahkan bahan-bahan berbahaya dari pabrik dan memeriksa tempat perlindungan bom serta persediaan air,” ungkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pernyataan yang dikutip oleh Al Arabiya.
Ancaman Iran, dipicu oleh kematian Ismail Haniyeh, mendorong Israel untuk mengambil langkah cepat. Prediksi dari badan intelijen Barat menyebutkan bahwa serangan Iran mungkin akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Tisha B’Av pada 12-13 Agustus 2024, salah satu hari besar Yahudi.
Sebagai tindakan pencegahan, pemerintah Israel juga mulai mengevakuasi puluhan ribu warga dari wilayah utara yang berisiko terkena serangan roket dari Hizbullah Lebanon atau Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).
Untuk mengurangi potensi korban jiwa, Israel memperluas sistem sirine serangan udara nasional dan meluncurkan peringatan melalui pesan teks real-time kepada penduduk di area rawan serangan. Di Haifa, tempat perlindungan bom telah dilengkapi dengan sistem digital yang memungkinkan akses dari jarak jauh saat serangan terjadi.
Di Yerusalem, bunker Pusat Manajemen Nasional (National Management Center) yang telah lama tidak digunakan kini kembali dibuka untuk memastikan kesiapan.
Perang yang semakin memanas telah menyebabkan sekitar setengah juta warga Israel meninggalkan negara tersebut dalam enam bulan pertama konflik dengan Hamas. Berdasarkan data Otoritas Kependudukan Israel, sejak Oktober 2023, sekitar 550.000 warga Israel memilih untuk meninggalkan negara mereka, dengan banyak di antaranya memiliki kewarganegaraan ganda, memudahkan proses kepergian.
Situasi yang mencekam memaksa pemerintah Israel untuk bertindak cepat dan memastikan seluruh sistem perlindungan dan kesiapan darurat dapat berjalan dengan optimal. Di tengah ketegangan yang meningkat, Israel berusaha menjaga keamanan dan ketenangan warganya dengan langkah-langkah yang komprehensif.
