JAKARTA – Situasi politik dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas menjelang Muktamar PKB 2024 yang akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Desas-desus terbaru mengungkapkan bahwa ada desakan dari ratusan kiai dan pengasuh pondok pesantren agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan Muktamar Luar Biasa PKB sebagai “muktamar tandingan” seiring ketegangan antara PKB dan PBNU.
Desakan ini muncul dari pertemuan yang diadakan di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 12 Agustus 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Amin Said Husni dan Anwar Manshur dari Pansus PKB serta Abdul Hakim Mahfudz dari Pesantren Tebuireng. Mereka menyuarakan keresahan terkait kinerja dan arah politik PKB.
Pansus PKB, yang juga dikenal sebagai Tim Lima, merupakan reaksi terhadap pembentukan Pansus Haji oleh PKB. Pansus Haji ini dibentuk setelah adanya temuan masalah dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 di bawah Kementerian Agama. Konflik ini semakin memuncak ketika Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menuding Pansus Haji sebagai alat untuk menjatuhkannya dan adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Anwar Iskandar dari Pansus PKB mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati dua hal penting: pertama, adanya hubungan ideologis, historis, dan organisatoris antara PBNU dan PKB, dan kedua, perlunya langkah strategis dari PBNU untuk memperbaiki arah PKB ke depan.
Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak dalam posisi untuk merancang atau menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa PKB. Menurutnya, PBNU berfungsi sebagai pengingat bagi PKB dan tidak terlibat langsung dalam urusan internal PKB.
Gus Yahya menambahkan, “Kami tidak memiliki wewenang untuk menggelar Muktamar Luar Biasa PKB. PBNU hanya akan menjalankan fungsi sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan sebagai aktor politik langsung.”
Dengan situasi yang semakin memanas dan desas-desus yang beredar, perhatian kini tertuju pada bagaimana PKB dan PBNU akan menavigasi ketegangan ini ke depan, serta dampaknya terhadap dinamika politik menjelang Muktamar PKB.
