Dhaka, 8 Agustus 2024 – Muhammad Yunus, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan pelopor pembiayaan mikro, telah kembali ke Bangladesh untuk memimpin pemerintahan sementara setelah pengunduran diri mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Yunus, yang mendarat di Dhaka melalui penerbangan dari Paris dan Dubai sekitar pukul 2:00 siang waktu setempat, dijadwalkan akan dilantik pada Kamis malam.
Yunus, yang berusia 84 tahun, sebelumnya berada di luar negeri setelah dijatuhi hukuman penjara bermotif politik yang terkait dengan lebih dari 100 kasus pidana. Ia dibebaskan pada hari Rabu oleh pengadilan Dhaka. Yunus mengatakan kepada wartawan sebelum keberangkatannya dari Paris bahwa dia ingin segera pulang untuk memahami situasi dan mengatur negara keluar dari krisis.
Kepulangan Yunus menandai akhir dari kekuasaan Sheikh Hasina yang berlangsung selama 15 tahun. Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa sejak Juli 2024 akhirnya mendorong militer untuk mengambil tindakan tegas. Hasina terpaksa melarikan diri ke India setelah ancaman penangkapan dari militer. Jenderal Waker-Uz-Zaman, Kepala Angkatan Darat, menyatakan dukungannya terhadap Yunus dan berharap proses demokrasi yang baik dapat dimulai di bawah kepemimpinan Yunus.
Kepala kepolisian yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan protes dipecat, dan penggantinya telah meminta maaf serta berjanji untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, beberapa tahanan politik, termasuk Khaleda Zia, dibebaskan dari tahanan rumah. Militer juga melakukan reformasi besar dengan menurunkan pangkat jenderal-jenderal yang dekat dengan Hasina dan membebaskan narapidana.
Masyarakat Bangladesh, yang telah mengalami kerusuhan dan kekacauan selama lebih dari sebulan, kini berharap untuk stabilitas dan reformasi. Meski ada aksi kekerasan, seperti penyerbuan gedung parlemen dan pembakaran stasiun TV, situasi di ibu kota Dhaka mulai mereda setelah pengunduran Hasina. Yunus dijadwalkan untuk segera menyusun rencana pemilihan umum dalam beberapa bulan ke depan untuk mengembalikan sistem demokrasi.
Menurut analis Thomas Kean dari International Crisis Group, peristiwa ini merupakan momen seismik dalam sejarah Bangladesh. Peralihan kekuasaan ini membawa harapan baru untuk reformasi dan pemulihan negara dari krisis politik yang berkepanjangan.
