PONTIANAK – Dalam upaya merumuskan kebijakan ekonomi jangka panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengajak akademisi dari seluruh universitas di Kota Pontianak untuk berkolaborasi. Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, berharap diskusi lintas sektor ini dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dalam lima tahun ke depan.
“Indonesia masih menghadapi ketidakpastian global, termasuk isu kemiskinan, pengangguran, dan lapangan usaha. Kita memerlukan solusi konkret yang dapat disarankan oleh akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ujar Ani Sofian saat membuka acara Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Hotel Ibis, Kamis (1/8/2024).
Ani Sofian menjelaskan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kota Pontianak telah mengalami penurunan sebesar 0,25 persen, angka pengangguran masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. “Secara logika, penurunan angka kemiskinan seharusnya diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kami berharap kajian dari para ahli dapat menjawab isu ini, terutama dalam konteks ekonomi makro di kota,” terangnya.
Hasil dari diseminasi ini akan menjadi acuan dalam menyusun visi dan misi calon kepala daerah untuk Pilkada November mendatang. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu Pemkot Pontianak dalam mengidentifikasi kendala utama dalam perekonomian dan memberikan masukan tentang kebijakan publik serta strategi implementasi untuk lima tahun ke depan.
“Indikator utama ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan PDRB, menunjukkan penurunan dari 4,98 persen pada tahun 2023 menjadi 4,76 persen. Kami perlu usaha ekstra untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan daya beli masyarakat,” tambah Ani Sofian.
Kajian ini akan dibagi menjadi empat bagian:
- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Strategi implementasi yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Penanganan Kemiskinan: Kebijakan prioritas untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- Ketenagakerjaan: Upaya mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja.
- Kemandirian Fiskal: Asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.
“Hasil rekomendasi ini akan menjadi dasar dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak dan penetapan visi serta misi calon kepala daerah. Kami berharap kolaborasi ini akan membawa perubahan positif dan solusi nyata bagi perekonomian Kota Pontianak,” tutup Ani Sofian.
